PBB khawatirkan pemindahan paksa suku Kurdi

Baghdad (Antara/Reuters) - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Kamis, menyatakan keprihatinannya atas laporan pemindahan paksa warga, terutama orang Kurdi, dan penjarahan serta penghancuran rumah dan usaha mereka di Irak utara.


"Perserikatan Bangsa-Bangsa mendesak Pemerintah Irak mengambil tindakan untuk menghentikan setiap pelanggaran dan memastikan bahwa semua warga dilindungi dan bahwa pelaku kekerasan, penekanan dan pemindahan paksa warga diadili," kata Misi Bantuan PBB untuk Irak dalam pernyataan.


Sebelumnya, Irak mengeluarkan perintah penangkapan pada Rabu untuk ketua komisi referendum Kurdi dan dua pembantunya setelah mereka menggelar penentuan pendapat rakyat pada 25 September, yang memberikan dukungan besar kepada kemerdekaan Kurdi.


Penyelenggaraan referendum pada wilayah mandiri di Irak utara itu, yang dikendalikan Kurdi, menimbulkan kekhawatiran akan kemelut lebih luas. Turki dan Iran menentang referendum tersebut. Kedua negara itu memiliki jumlah penduduk Kurdi cukup besar.


Juru bicara Dewan Yudisial Irak mengatakan bahwa perintah penangkapan untuk Hendreen Mohammed dan pembantunya itu dikeluarkan oleh pengadilan Baghdad, dengan tuduhan bahwa mereka melanggar putusan pengadilan (Irak) yang menyatakan pemungutan suara kemerdekaan merupakan perbuatan yang tidak sah.


Pejabat kementerian kehakiman di Daerah Pemerintahan Kurdistan (KRG) menolak keputusan pengadilan Baghdad dam menganggapnya sebagai "keputusan yang terpancing secara politis" dan mengatakan bahwa peradilan KRG sendiri berkedudukan mandiri dari Baghdad.


Belum diketahui bagaimana Baghdad dapat melakukan penangkapan tersebut karena pasukan pemerintah pusat tidak memiliki kekuatan hukum di wilayah KRG.


Pemerintah pusat Irak telah mengambil tindakan berupa hukuman atas pemungutan suara kemerdekaan, menjatuhkan sanksi kepada bank bank di wilayah Kurdi dan melarang penerbangan internasional ke wilayah tersebut.


Baghdad juga berusaha untuk memaksakan kendalinya atas operator telepon genggam yang beroperasi di wilayah Kurdistan dan memindahkan kantor pusatnya ke ibu kota untuk meningkatkan tekanan kepada otoritas KRG

Antara/Reuters