BKPM-Polda Lampung Sosialisasikan Pedoman Keamanan Berinvestasi

id kepala bkp frangki sibrani

BKPM-Polda Lampung Sosialisasikan Pedoman Keamanan Berinvestasi

Kepala BKPM Franky Sibarani (kiri) didampingi dengan Deputi bid Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal Azhar Lubis (kanan) ((ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/ama/16))

...pedoman kerja itu merupakan pemandu bagi kedua instansi untuk dapat saling membantu guna menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia...
Jakarta (ANTARA Lampung) - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerja sama dengan Polri, Pemprov Lampung, dan Polda Lampung menyelenggarakan acara investor forum dalam rangka "Sosialisasi Pedoman Kerja BKPM-Polri tentang Jaminan Keamanan Berinvestasi di Indonesia".

Deputi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (14/9), mengatakan pedoman kerja itu merupakan pemandu bagi kedua instansi untuk dapat saling membantu guna menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia.

Pedoman kerja ini merupakan tindak lanjut atas penandatanganan Nota Kesepahaman antara BKPM dengan Polri pada tanggal 22 Februari 2016 di Istana Negara.

"Melalui kerja sama ini, BKPM, Polri, Pemprov Lampung dan Polda Lampung dapat mengidentifikasi permasalahan dan kendala gangguan keamanan yang dihadapi investor serta saling bekerjasama dalam menyelesaikan permasalahan tersebut," kata Azhar.

Dari target realisasi investasi Provinsi Lampung tahun 2017 sebesar Rp5,3 triliun, provinsi itu telah mencapai 75,47 persen dari target atau Rp4 triliun. Capaian tersebut berada pada posisi ke tujuh untuk realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan posisi ke 28 untuk realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dari seluruh provinsi di Indonesia.

Azhar mengatakan, dengan di implementasikannya kerja sama antara dua instansi, diharapkan para investor lebih yakin akan jaminan keamanan investasi dan lebih mantap lagi merealisasikan rencana investasinya yang telah disetujui pemerintah, sehingga target realisasi investasi PMDN dan PMA tahun 2017 sebesar Rp678,8 triliun dan tahun 2018 sebesar Rp765 triliun dapat tercapai.

"Bapak Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid XVI tentang upaya percepatan penerbitan perizinan berusaha dari tingkat pusat hingga daerah. Dengan adanya kerja sama dan koordinasi antara BKPM dan Kepolisian RI, serta koordinasi yang lebih erat dengan Pemerintah Provinsi dan Kepolisian Provinsi Lampung, diharapkan target realisasi investasi Provinsi Lampung PMDN dan PMA Tahun 2017 sebesar Rp5,30 trilliun dan tahun 2018 sebesar Rp6,81 trilliun akan dapat tercapai," pungkasnya.

Acara forum investor itu dihadiri oleh Gubernur Provinsi Lampung yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Sutono, Kapolda Lampung Irjen Pol Suroso Hadi Siswoyo, Direktur Pembinaan Ketertiban Masyarakat Baharkam Polri Brigjen Pol Sutarno, Kasubdit 1 Ekonomi Baintelkam Polri Kombes Pol Dally Achmad, Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Kombes Pol Dul Alim, perwakilan dari Polres se-Provinsi Lampung, Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, serta perwakilan dari perusahaan PMA dan PMDN yang lokasi di Provinsi Lampung.

Dalam acara itu para pemangku kepentingan menyebarluaskan informasi terkait dengan jaminan keamanan kegiatan investasi sesuai pedoman kerja antara BKPM dengan Polri yang ditandatangani 19 September 2016 di Jakarta.

Pedoman kerja ini berisi tentang koordinasi perlindungan dan keamanan bagi dunia usaha untuk mendukung kegiatan investasi di Indonesia.

(ANTARA)