Lampung Peringkat Pertama Penanganan Konflik Sosial

id gubenur ridho dan mendagri, m. ridho fica

Lampung Peringkat Pertama Penanganan Konflik Sosial

Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo menerima penghargaan terbaik pertama atas penanganan konflik sosial tingkat Provinsi se-Indonesia, di acara Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2017 di Ballroom Birawa Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (1

Bandarlampung (ANTARA Lampung) - Provinsi Lampung menempati peringkat pertama hasil evaluasi Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial 2017 periode B 04 (April) untuk Regional Sumatera dan Jawa.

"Diharapkan nilai ini dapat terus dipertahankan hingga penilaian periode B 08 (Agustus) dan B 12 (Desember)," kata Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Lampung Irwan Sihar Marpaung pada Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung di Aula Bhineka Tunggal Ika Badan Kesbangpol, Bandarlampung. Rabu (30/8).

Irwan menjelaskan Pemerintah Provinsi Lampung mampu mendapatkan nilai tertinggi di Regional Sumatera dan Jawa karena administrasi laporan berjalan tertib dan penanganan konflik secara langsung.

Menurutnya, peringkat pertama dalam penanganan konflik merupakan hasil kerja sama semua unsur terkait. Untuk itu, Pemprov Lampung mengucapkan terima kasih kepada instansi terkait atas upaya peningkatan sinergitas dalam rangka menjaga kestabilan dari konflik sosial.

"Mempertahankan apa yang diperoleh itu, lebih sulit dibandingkan merebutnya. Semoga ini dapat terus dipertahankan," kata dia.

Karo Ops Polda Lampung Kombes Hariyoso mengatakan Pemerintah Provinsi Lampung dan Polda Lampung terus berupaya dalam penanganan konflik sosial yang muncul di masyarakat.

Menurutnya, konflik sosial yang terjadi saat ini antara lain disebabkan oleh perebutan sumber daya manusia (SDM) dan distribusi sumber daya serta harga diri.

Berdasarkan evaluasi Polri, lanjutnya, konflik sosial terus berkembang seiring kegiatan masyarakat seperti bidang politik dan ekonomi.

Sementara itu, Dir Intelkam Polda Lampung Kombes Amran Ampulembang, mengatakan masyarakat selalu ingin memiliki kehidupan yang baik, sehingga dinamika kehidupan terus berjalan seiring dengan berkembangnya suatu konflik sosial.

Ia menjelaskan saat ini masih terdapat beberapa kelompok masyarakat yang membawa ideologi komunis yang berhubungan dengan radikalisme.

"Untuk itu, kita perlu mengatur sedemikian sehingga ideologi tersebut tidak mampu berkembang seperti memberikan pemahaman kepada masyarakat yang memiliki paham ideologi radikal," jelasnya.

Ia menyatakan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Lampung, khususnya Badan Kesbangpol Provinsi Lampung dalam menekan konflik sosial yang sejalan dengan tugas kepolisian dalam melaksanakan harkamtibmas. Khususnya, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.


(ANTARA)