Bandarlampung (ANTARA Lampung) - Ribuan warga sampai harus turun ke jalan berdemonstrasi menolak rencana Pemerintah Provinsi Lampung untuk melelang aset lahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandarlampung pada 24 November 2016 lalu.
Pemprov Lampung diketahui hingga kini juga belum menentukan mekanisme pelepasan lahan kepada masyarakat yang sudah menghuni lahan Way Dadi secara turun temurun itu, sehingga polemik lahan Way Dadi terus bergulir hingga warga Way Dadi mengadukan persoalan mereka ke Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Perwakilan Lampung.
Setidaknya teridentifikasi tiga tuntutan warga terkait lahan Way Dadi. Pertama, pelepasan hak atas tanah negara eks HGU Way Halim Sumatera Rubber and Coffee Estate seluas 300 hektare dan diperuntukan untuk permukiman rakyat. Kedua, Pencabutan sertifikat HPL No.: 01/S.I.No.02/S.I.03/S.I tanggal 16 Oktober 1994 atas nama Pemprov Lampung seluas 89 ha. Ketiga, peningkatan hak atas tanah negara menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama perorangan untuk seluruh warga masyarakat penggarap di Kelurahan Way Dadi, Way Dadi Baru, dan Harapan Jaya.
Atas dasar itu, DPD RI memprakarsai dialog publik dengan tema "Lahan Way Dadi, Apa yang Terjadi?".
Diskusi akan berlangsung Kamis (27/7) pukul: 13.30 WIB hingga selesai di kantor DPD RI Perwakilan Lampung, Jl. Pattimura No. 19, Kupang Kota, Telukbetung Utara, Bandarlampung.
Pembicara: Gubernur Lampung, Kepala BPN Lampung, Wali Kota Bandarlampung, DPRD Lampung, serta Ketua Pokmas Way Dadi, dengan moderator diskusi: Dr H Andi Surya (anggota DPD RI/MPR-RI). .
Bagi masyarakat umum yang konsern terkait tema diskusi dapat hadir dan mengkonfirmasi diri sebagai peserta ke Tengku 085269260257, dan Aldi Adrian Erya 081933575787.
Berita Terkait
Dua lokasi digeledah KPK untuk sidik korupsi lahan Tol Trans Sumatera
Rabu, 27 Maret 2024 20:33 Wib
Pangdam: 30.000 hektare rawa di Lampung akan dijadikan lahan pertanian
Rabu, 20 Maret 2024 22:22 Wib
Polisi: Jangan bakar hutan dan lahan
Kamis, 14 Maret 2024 18:59 Wib
KPK: Tiga orang dicegah ke luar negeri terkait penyidikan lahan tol Sumatera
Rabu, 13 Maret 2024 19:14 Wib
KPK sidik dugaan korupsi pengadaan lahan jalan tol Trans Sumatera
Rabu, 13 Maret 2024 15:36 Wib
Hentikan alih fungsi lahan gambut di Sumsel
Minggu, 10 Maret 2024 22:47 Wib
Lahan sawah seluas 29.342 hektare di Lampung terdaftar AUTP pada 2023
Rabu, 6 Maret 2024 19:09 Wib
Potensi lahan peremajaan sawit rakyat capai satu juta hektare
Rabu, 6 Maret 2024 5:30 Wib