Pemprov Lampung Bangun Tujuh SMA/SMK Baru

Bandarlampung (ANTARA Lampung) - Pemerintah Provinsi Lampung akan membangun tujuh sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) negeri baru serta satu sekolah swasta pada 2017.

"Penambahan sekolah baru sebagai upaya Pemrpov Lampung memeratakan pendidikan di kabupaten," kata Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo, di Bandarlampung, Kamis.

Ia menyebutkan, secara persentase 62 SMA dan 61 SMK negeri maupun swasta di Lampung cukup untuk menampung siswa. Namun kebanyakan lokasinya berada di perkotaan.

Pemprov Lampung, lanjutnya, menginginkan ada pemerataan akses pendidikan terutama di kabupaten, agar angka putus sekolah terus ditekan dan angka partisipasi sekolah meningkat.

Ketujuh sekolah negeri itu dua di Kabupaten Lampung Utara, dan masing-masing satu di Way Kanan, Lampung Tengah, Tulangbawang Barat, dan Lampung Selatan. Sedangkan satu sekolah swasta di Lampung Utara dibangun atas rekomendasi Pemprov Lampung ke pemerintah pusat.

Hasil pendataan, kata gubernur, ada enam kabupaten yang kualitas pendidikannya kurang baik dibandingkan daerah lain, yakni Pesisir Barat, Lampung Barat, Way Kanan, Tulangbawang Barat, Tulangbawang, dan Mesuji.

"Enam kabupaten ini menjadi fokus Pemprov Lampung agar mengejar ketertinggalan pendidikannya dengan daerah lain," katanya.

Penambahan sekolah baru juga dilengkapi dengan meja dan kursi kelas, laboratorium, perpustakaan, kantor kepala sekolah, ruang guru, dan sarana olahraga.

Pembangunan dengan sistem swakelola itu ditargetkan selesai akhir 2017, sehingga pada tahun ajaran 2018/2019 dapat menerima siswa baru.

Selain menambah SMA/SMK baru, Pemprov Lampung juga menambah gedung kelas baru di SMK Negeri 9 Bandarlampung.

Ruang kelas baru juga dibangun di SMA Negeri Pasir Sakti, Lampung Timur sebanyak tiga lokal, dan SMA Terpadu Pondok Pesantren Al Kodir, Batutegi, Tanggamus sebanyak tiga ruangan.

Seiring peralihan kewenangan SMA dan SMK ke Pemerintah Provinsi Lampung, Gubernur Ridho juga mengambil kebijakan memperbaiki meja dan kursi belajar para siswa yang dinilai tidak layak lagi.

"Pemprov ingin semua meja kursi siswa SMA standar dan layak pakai. Banyak yang tak layak lagi dipakai belajar, maka tahun ini dianggarkan Rp15 miliar untuk seluruh kabupaten dan kota," jelasnya.

Target meningkatkan mutu lulusan siswa SMA dan SMK juga dibarengi dengan penambahan alat pendidikan dan edukasi, pada 2017 dianggarkan Rp12 miliar.

"Pemprov ingin meminimalkan disparitas pendidikan dengan menaikkan kualitas lulusan. Semua ini sebagai bentuk pelaksanaan UU Pendidikan dan investasi pemerintah daerah kepada masyarakat," tambahnya. (Ant)