Jakarta (Antara Lampung) - Partai Kebangkitan Bangsa mendukung langkah Polri menindak para pelaku persekusi di masyarakat agar mereka sadar bahwa Indonesia merupakan negara hukum.
"Persekusi itu tindakan main hakim sendiri. Tidak bisa dibiarkan berkembang," kata Sekretaris Jenderal DPP PKB Abdul Kadir Karding di Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan masyarakat sipil tidak bisa menghukum seseorang karena rasa ketersinggungan.
Karding mengatakan bahwa masyarakat harus mengikuti aturan dalam merespons orang-orang yang dianggap menciptakan ketersinggungan atau perbuatan melawan hukum.
"Kalau main hakim sendiri masyarakat sendiri yang juga akan dirugikan," ujarnya.
Namun, Anggota Komisi III DPR itu meminta aparat kepolisian cepat dan tanggap terhadap berbagai tindakan yang berpotensi menciptakan konflik sosial, seperti penghinaan terhadap tokoh agama.
Dia mengatakan persekusi sejatinya merupakan bentuk kritik secara tindak langsung terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia.
"Persekusi bisa terjadi karena dua sebab, pertama, kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat yang rendah. Kedua, ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum, khususnya kepolisian," katanya.
Oleh karena itu, dia meminta polisi harus instropeksi tentang mengapa masyarakat bisa melakukan persekusi, apakah selama ini polisi sudah bersikap adil menindaklanjuti setiap laporan masyarakat atau belum.
Karding menilai aksi persekusi yang mencuat saat ini merupakan imbas polarisasi yang terjadi selama Pilkada DKI Jakarta.
"Penting bagi negara, khususnya pemerintah dan aparat hukum, merangkul dan merukunkan pihak-pihak yang selama ini bertikai," ujarnya.
Dia berharap, negara meredakan konflik di masyarakat dan tidak menganggap remeh pertikaian di akar rumput.
ANTARA
