Jakarta (ANTARA Lampung) - PT Waskita Karya (Persero) akan membuka beberapa ruas jalan tol secara fungsional dalam rangka menyambut mudik Lebaran 2017.
Direktur Utama Waskita Karya M Choliq di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin, menjelaskan khusus tol Pejagan sampai Weleri, Pejagan - Pemalang dengan menggunakan Lean Concrete atau lantai kerja jalan untuk sementara dengan bahan beton.
Ruas jalan yang tol yang dibuka fungsional adalah di Tol Trans Jawa yaitu Pemalang-Batang, Batang-Semarang, serta sebagian ruas Semarang-Solo, Solo-Ngawi, Ngawi-Kertosono, Surabaya-Mojokerto, Gempol-Pasuruan.
Untuk ruas jalan Trans Sumatera yang dibuka adalah ruas Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, Medan-Binjai, Palembang-Indralaya, dan Bakauheni-Terbanggi Besar. Kemudian untuk perkembangan proyek lainnya adalah Kereta cepat Jakarta-Bandung dengan total nilai proyek Rp80 triliun sepanjang 143 km, saat ini pembebasan lahan sudah mencapai 53 persen Pendanaan dari China Development Bank 4,5 miliar dolar AS pada 14 Mei sudah ditandatangani Cina.
Selain itu, PT Waskita Karya membangun proyek LRT di Palembang dengan nilai investasi Rp9,8 triliun dengan panjang trase 23,4 km dimulai dari Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II hingga Stadion Jaka Baring Palembang. Perkembangannya hingga saat ini pengerjaan LRT mencapai 39,36 persen.
Sedangkan untuk Jakarta Bogor Depok Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) LRT proyeknya dibangun oleh PT Adhi Karya dengan nilai kontrak Rp23,4 triliun hingga Mei 2017, perkembangannya hingga saat ini ,mencapai 15 persen.
Sementara itu, untuk perkembangan holding, Deputi Bidang Usaha Konstruksi, Sarana dan Prasarana Perhubungan (KSPP) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pontas Tambunan mengatakan proses holding bidang konstruksi dan perumahan sudah sampai tahap legalisasi.
"Yang siap itu dua yaitu konstruksi dan perumahan, saya bagi dua tahap. Pertama persiapan perusahaan itu sendiri, misal kajian sosialisasi, termasuk juga persiapan organisasi untuk konstruksi dan perumahan harus sudah siap. Saat ini tahap proses hukumnya," kata Pontas di Kementerian BUMN.
Ia melanjutkan untuk holding maritim masih menyelesaikan proses kajian. Latar belakang holding di bidang infrastruktur dan perhubungan adalah karena pemerintah menargetkan percepatan infrastruktur di Indonesia guna mengurangi ketimpangan ekonomi akibat tidak meratanya kualitas infrastruktur karena tingginya biaya logistik dan material.
Secara umum, pembangunan infrastruktur di Indonesia masih mengalami banyak kendala seperti masalah pembebasan lahan, perizinan dan sumber dana yang masih terbatas.
(ANTARA)
