Lampung Tengah Inginkan Pembayaran Pajak ke Daerah

Bandarlampung  (ANTARA Lampung) - Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berupaya mengalihkan pembayaran pajak PPH 21 dan 25 dari sejumlah perusahaan di daerah itu ke pusat menjadi ke kabupaten tersebut guna meningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Bupati Lampung Tengah Mustafa menyampaikan hal tersebut dalam rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun 2016 di kantor DPRD Lampung Tengah, Jumat (26/5).

Menurut Mustafa, seperti yang disampaikan Humas Pemkab Lampung Tengah yang diterima di Bandarlampung, selama ini setoran pajak PPH 21 dan 25 sejumlah perusahaan di Lampung Tengah masih lari ke Jakarta. Untuk itu pihaknya akan membuat terobosan untuk mengalihkan pembayaran pajak tersebut ke kabupaten.

"Terkait dengan PAD memang kami dalam mencari langkah dan terobosan. Selama ini perusahaan membayar PPH 21 dan 25 dibayar di Jakarta. Saya sudah koordinasi dan meminta bantuan untuk gedor itu, supaya mereka bayar ke Lampung Tengah. Begitu ini dikeluarkan kebijakan perusahaan bayar di daerah, maka kenaikan bisa mencapai 70 persen, " katanya.

Kepada perusahaan, Mustafa juga mengingatkan agar tidak hanya fokus mencari penghasilan di tanah Lampung Tengah, tetapi juga mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat. Sehingga keberadaan-keberadaan perusahaan berimbas pada kesejahteraan masyarakat.

"Ada ratusan perusahaan di Lampung Tengah, mulai dari skala nasional hingga internasional. Tapi sejauh mana kontribusi perusahaan untuk daerah? Saya sudah ajukan surat ke pusat dan saya harap dewan bisa bantu mendorong percepatan realiasasi pengelolaan pajak ke kabupaten," tegasnya.

Selain pendapatan, Mustafa juga menyampaikan perihal pendidikan dimana Lampung Tengah menjadi yang terbaik dalam hal menyejahterakan tenaga pendidik. "Anggaran yang dikucurkan untuk pendidikan miliaran rupiah. Dalam konteks mensejahterakan tenaga pendidik Lampung Tengah terbaik dibanding kabupaten dan kota lain," kata dia.

Sementara itu, Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ tahun 2016, Bunyana memaparkan bahwa pihaknya bersama jajaran, telah melakukan pengkajian dan pembahasan LKPJ 2016. Terdapat beberapa catatan dan kritisi yang disampaikan oleh pansus kepada pemerintah daerah supaya dapat menyelenggarakan pelayanan yang lebih baik terhadap masyarakat.

"Setelah kami melakukan pembahasan, dalam LKPJ ini, ada beberapa catatan salah satu di antaranya yakni terkait lumbung pangan yang belum terlaksana dan diharapkan bupati dan jajaran agar dapat lebih bekerja keras lagi, lalu sektor pendapatan asli daerah belum maksimal dan sektor pendidikan," ujarnya.

Ia menambahkan, dalam visi RPJMD, Lampung Tengah sebagai lumbung pangan yang maju dan sejahtera, dan itu sudah terwujud. DPRD juga memberikan apresiasi kepada bupati, dengan adanya ronda keamanan bekerja sama pihak terkait sehingga bisa menekan angka kriminalitas di Lampung Tengah.

"Kami mengapresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh bupati dengan melakukan ronda, dan menjadikan Lampung Tengah lebih aman," kata dia.  (ANTARA)