Jumat, 23 Juni 2017

Pelapor Ahok Ajukan Keberatan ke Komisi Kejaksaan Soal Tuntutan

id sidang kasus ahok, ahok dituntut hukuman percobaan, syamsu hilal
Pelapor Ahok Ajukan Keberatan ke Komisi Kejaksaan Soal Tuntutan
Terdakwa kasus dugaan penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berbincang dengan kuasa hukumnya usai sidang lanjutan dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (20/4). (FOTO : ANTARA/Muhammad A
...Tidak ada penodaan agama dituntut di bawah lima tahun, ini malah satu tahun dengan masa percobaan dua tahun," ucap Syamsu...
Jakarta (ANTARA Lampung) - Syamsu Hilal, salah seorang pelapor Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam kasus penodaan agama akan melapor ke Komisi Kejaksaan terkait keberatannya atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada Ahok.

"Saya sebagai warga negara yang baik akan lakukan langkah hukum selanjutnya. Saya akan ajukan keberatan atau peninjauan kepada Komisi Kejaksaan maupun pada Komisi Yudisial karena ini bentuk matinya hukum di Indonesia," kata Syamsu usai menghadiri sidang Ahok dengan agenda pembacaan tuntutan di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis.

Ia pun menyatakan sejak awal sudah meragukan karena JPU mengajukan dakwaan alternatif terhadap Ahok, yaitu dengan Pasal 156a dan Pasal 156 KUHP.

"Saya harap penuntutan itu dengan satu pasal, yaitu Pasal 156a tetapi jaksa mengajukan dengan dua pasal, Pasal 156a dan Pasal 156, awalnya kami sudah ragu karena bisa saja dituntut dengan Pasal 156," tuturnya.

Menurut dia, dari kasus-kasus penodaan agama sebelumnya,  tuntutan terhadap Ahok tersebut dinilainya paling mengecewakan.

"Tidak ada penodaan agama dituntut di bawah lima tahun, ini malah satu tahun dengan masa percobaan dua tahun," ucap Syamsu.

Sebelumnya, JPU menutut pidana penjara selama 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun terhadap Ahok.

"Maka disimpulkan perbuatan  Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sudah secara sah, terbukti, dan meyakinkan telah memenuhi rumusan-rumusan unsur pidana dengan pasal alternatif kedua pasal 156 KUHP," kata Ali Mukartono, Ketua Tim JPU saat membacakan tuntutan tersebut.

Ali menyatakan sepanjang pemeriksaan dalam persidangan telah didapat fakta kesalahan terdakwa dan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan terdakwa tersebut sehingga perbuatan terdakwa harus dijatuhi pidana.

"Pertimbangan memberatkan, perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat dan menimbulkan kesalahpahaman masyakarat antar golongan rakyat Indonesia," tuturnya.

Hal meringankan, terdakwa mengikuti proses hukum dengan baik, sopan di persidangan, ikut andil membangun Jakarta, mengaku telah bersikap lebih humanis, dan timbulnya keresahan masyarakat karena adanya  unggahan oleh orang bernama Buni Yani.

"Kami penuntut umum, menuntut Majelis Hakim memeriksa dan yang mengadili. Satu, menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana di muka umum. Menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap satu golongan sebagaimana diatur Pasal 156 KHUP. Dua menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun dengan masa percobaan dua tahun," ucap Ali.

Sidang Ahok akan dilanjutkan pada Selasa (25/4) dengan agenda pembacaan pleidoi oleh pihak terdakwa.  
    
Sebelumnya, Ahok dikenakan dakwaan alternatif yakni Pasal 156a dengan ancaman 5 tahun penjara dan Pasal 156 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. (ANTARA)

Editor: Edy Supriyadi

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga

Generated in 0.0084 seconds memory usage: 0.36 MB