Pembangunan markas TNI di perbatasan menjadi prioritas

id TNI, perbatasan

Pembangunan markas TNI di perbatasan menjadi prioritas

Prajurit TNI-AD yang tergabung dalam Satgas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) melakukan patroli di hutan perbatasan Indonesia - Malaysia di Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat/File (ANTARA FOTO/Ismar Patrizki)

Nunukan (Antara Lampung) - Pemerintah pusat memprioritaskan pembangunan tiga markas TNI di wilayah perbatasan RI-Malaysia di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yakni Long Nawang Kabupaten Malinau dan Long Midang dan Tau Lumbis di Kabupaten Nunukan.
        
Hal ini disampaikan Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie, Kamis, setelah kunjungan perwakilan Kemenko Polhukam RI pada Rabu.
        
Sehubungan dengan hasil kunjungan Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenko Polhukam RI, Laksamana Pertama TNI Semi Djoni Putra di Kaltara tersebut, maka dipastikan pergeseran prajurit TNI segera direalisasikan.
         
"Rencana pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan untuk melakukan pergeseran prajurit TNI ke wilayah perbatasan di Kaltara dipastikan segera direalisasikan," ujar Irianto Lambrie.
        
Pada kesempatan yang sama, Semi Djoni Putra menyatakan, setelah mendapatkan pemaparan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Biro Perbatasan Kaltara maka tiga lokasi menjadi skala prioritas untuk dibangun markas TNI.
        
Ketiga lokasi yang dimaksudkan yakni Long Nawang Kabupaten Malinau, Long Midang dan Tau Lumbis Kabupaten Nunukan. Alasannya, ketiga lokasi ini berada tepat di wilayah perbatasan dengan Malaysia dimana tingkat kerawanan pertahanan negara cukup tinggi.
        
"Penempatan prajurit TNI di wilayah perbatasan dilakukan secara bertahap. Untuk sementara pada tiga lokasi ini dulu karena tingkat kerawanan pertahanan negara cukup tinggi," ujar Semi Djoni Putra.
        
Ia mengakui, pergeseran prajurit ke wilayah perbatasan memang tidak bisa dilakukan sekaligus karena disesuaikan dengan kemampuan dan ketersediaan personil juga.
        
Kemudian kata dia,  kemungkinan penempatan prajurit TNI ini dapat dilakukan tahun ini (2017) juga setelah berkoodinasi dengan kementerian/lembaga lainnya yang terkait terutama Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup karena rencana lokasi pembangunan  markas berada di kawasan hutan lindung dan konservasi. 

ANTARA