Bupati: Lampung Timur Daerah Ramah HAM

Lampung Timur (ANTARA Lampung) - Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim berbicara tentang daerahnya yang bertekad menjadi ramah hak asasi manusia (HAM) di Forum Mutipihak Human Rights Cities yang diselenggarakan oleh International NGO Forum on IndonesiaN Development (INFID).

Menurut Ardy Yuliandri, Kasubbag Humas Pemkab Lampung Timur dalam keterangan, di Lampung Timur, Jumat, selain Chusnunia Chalim, Bupati Bojonegoro Suyoto, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Desk Human Right Cities Wonosobo Fahmi Hidayat, dan Komisioner Komnas HAM Muhamad Nurkoirun turut menjadi nara sumber kunci dalam forum yang digelar di Hotel Morrissey, Jalan Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (30/3).

Dalam paparannya Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim mengemukakan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur turut mengeluarkan kebijakan terkait dengan pemajuan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, dan dibuktikan dengan dikeluarkan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 48 Tahun 2016 tentang Lampung Timur sebagai Kabupaten Ramah HAM.

Menurut Chusnunia, penerapan hak asasi manusia dalam kebijakan pemerintah bukan bertujuan memperoleh reward atau pencitraan, tetapi merupakan sesuatu yang perlu dan wajib.

Dia menilai selama ini pemerintah sudah berusaha sekuat tenaga untuk mengangkat dan menghormati HAM, walaupun masih banyak kekurangan yang masih perlu diperbaiki.

Berkaitan pemajuan HAM itu, saat ini Komnas HAM sedang mendorong realisasi rencana pembentukan kantor perwakilan Komnas HAM di Provinsi berdasarkan usulan Gubernur Lampung M Ridho Ficardo.

Menurut Komisioner Komnas HAM asal Lampung SN Laila, sejumlah elemen pegiat HAM dan kalangan kampus sedang menggodok realisasi pembentukan kantor perwakilan Komnas HAM Provinsi Lampung itu.

Ke depan, katanya lagi, diharapkan pemajuan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM berlaku secara umum di seluruh wilayah Provinsi Lampung, untuk mencegah tidak lagi terjadi kasus pelanggaran HAM seperti sebelumnya.