Pemprov Lampung Serahkan Rastra di Lampung Timur

Pekalongan, Lampung Timur (ANTARA Lampung) - Pemerintah Provinsi Lampung meluncurkan penyerahan perdana beras untuk keluarga sejahtera (rastra) bagi warga penerima sasaran di Kabupaten Lampung Timur.

"Sesuai surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: B-12/MENKO/PMK/II/2017 tentang Penetapan Pagu Subsidi Rastra dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) Provinsi Lampung Tahun 2017, Kabupaten Lampung Timur mendapatkan alokasi sebanyak 94.004 KK penerima rastra untuk setiap bulan dalam satu tahun," kata Arly Rasyid, Kabag Humas Pemkab Lamtim, di Sukadana, Rabu.

Menurut dia, melalui Program Rastra tersebut, setiap kepala keluarga akan mendapatkan jatah 15 kg/bulan dengan uang tebusan Rp1.600/kg.

"Jadi untuk mendapatkan beras sejumlah 15 kg tersebut, keluarga penerima manfaat cukup dengan memberikan uang tebusan sebesar Rp24 ribu saja," ujarnya.

Peluncuran penyerahan perdana rastra Provinsi Lampung telah dilaksanakan oleh Gubernur Lampung M Ridho Ficardo di halaman Balai Benih Desa Tulusrejo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, Selasa (14/3).

Saat penyerahan rastra itu, Gubernur Ridho mengungkapkan sejumlah kemajuan pembangunan di Provinsi Lampung yang berhasil diraih, di antaranya dari Indeks Ketahanan Nasional yang tertinggi se-Pulau Sumatera atau peringkat ke-6 secara nasional.

"Saya ingin sampaikan kerja keras kita selama ini cukup berhasil. Kalau di Lampung sepertinya pembangunan dinilai jalan di tempat, tapi penilaian masyarakat luar Lampung mereka menilai kemajuan di Lampung luar biasa, nanti saya sebutkan," kata Ridho pula.

Peluncuran Penyerahan Perdana Rastra itu kepada 15 kepala keluarga perwakilan dari 15 kabupaten dan kota se-Provinsi Lampung menerima penyaluran beras bersubsidi dan Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) secara simbolis dari Gubernur Lampung M Ridho Ficardo.

Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah ini, bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka.

Gubernur Ridho menyebutkan kemajuan pembangunan di Lampung yang berhasil dicapai, pertama secara nasional Indeks Daya Saing Provinsi Lampung mengalami peningkatan dari peringkat 25 menjadi peringkat 18, kemudian Indeks Ketahanan Nasional menempati urutan tertinggi se-Sumatera atau ke-6 secara nasional.

Selanjutnya, kata Gubernur Ridho lagi, Provinsi Lampung adalah daerah terbaik dalam penanganan konflik secara nasional. "Saya ucapkan terima kasih kepada bupati dan wali kota juga TNI dan Polri yang memberi kesejukan menjaga kondusivitas wilayah Lampung," ujar dia.

Selain itu, menurut Ridho, pertumbuhan ekonomi Lampung mencapai 5,15 persen, berada di atas rata-rata nasional, dan penurunan angka kemiskinan dalam dua tahun terakhir lebih cepat dibandingkan nasional (Lampung 0,35 persen, nasional 0,26 persen) dan berkontribusi sebesar 10,08 persen terhadap perekonomian Sumatera (terbesar ke-4 setelah Riau, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan).

Ridho menyebutkan pula adanya peningkatan produksi padi dari 3,6 juta ton pada tahun 2015, tahun 2016 mencapai 4,3 juta ton gabah kering giling (GKG). Sedangkan tahun 2017, Lampung menargetkan produksi padi sebesar 4.401.188 ton GKG.

Sejumlah pejabat turut menyertai Gubernur Ridho berkunjung ke Lamtim, di antaranya Wakil Bupati Lamtim Zaiful Bokhari, Wali Kota Metro Pairin dan Wakil Wali Kota Metro Johan, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Lampung, Kepala BRI Lampung, dan Kepala Bulog Divre Lampung.

Wakil Bupati Lamtim Zaiful Bokhari mengatakan Pemkab Lamtim terus berupaya mengentaskan kemiskinan di daerahnya melalui inovasi program-program yang bertujuan menyejahterakan masyarakatnya.

"Dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menempuh berbagai program dengan menempatkan masyarakat sebagai agen pembangunan," kata Zaiful pula.

Zaiful juga meminta dukungan Gubernur Lampung untuk memajukan daerahnya. Dia pun mengapresiasi digelar peluncuran perdana penyaluran beras bersubsidi dan Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) yang digelar di wilayahnya.  (Ant)