Harga Singkong di Lampung Timur Disepakati Rp700/kg

id singkong, petani singkong demo, bupati lampung timur

Harga Singkong di Lampung Timur Disepakati Rp700/kg

Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim dan Wakilnya Zaiful Bokhari menemui petani singkong yang berdemo menuntut kenaikan harga singkong di Lapangan Merdeka, Kota Sukadana, Kamis (22/12). (FOTO: ANTARA Lampung/Muklasin)

Lampung Timur, (ANTARA Lampung) - Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Timur M Yusuf HR mengungkapkan pabrik singkong sepakat menaikkan harga dari sebelumnya Rp500 menjadi Rp700 per kilogram.

"Hasil kesepakatan harga antara petani singkong dan pabrik Rp700 per kg, sama di semua pabrik di Lampung Timur," kata Yusuf, saat dihubungi lewat telepon, di Sukadana, Lampung Timur.

Sebelumnya, Kamis (22/12) ribuan petani singkong yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Independen Lampung Timur (GMI Lamtim) bersama Kelompok Solidaritas Petani Lampung Timur (KSP Lamtim) mendemo Pemkab Lampung Timur menuntut kenaikan harga singkong.

Petani menuntut kenaikan harga singkong yang telah anjlok mencapai Rp500 per kg, menurunkan potongan timbangan (rafaksi) dari 30 persen menjadi 10 hingga 15 persen, dan menjamin ketersediaan pupuk.

Pemkab Lampung Timur akhirnya mempertemukan pihak perusahaan dengan para perwakilan petani singkong ini di kantor pemkab setempat, Jumat (23/12).

Yusuf melanjutkan kesepakatan selanjutnya adalah potongan timbangan dan kadar air yang disepakati pabrik menjadi 15 hingga 20 persen dari sebelumnya 30 persen lebih.

"Tapi dengan catatan singkong yang dijual ke perusahaan adalah singkong siap panen atau matang dan singkong dalam kondisi bersih atau tidak banyak kotoran dan tidak rusak atau busuk," ujar dia.

Dia menambahkan, terkait tuntutan penghentian impor tapioka oleh pemerintah yang ditengarai penyebab anjlok harga singkong, Pemkab Lampung Timur akan menyampaikan tuntutan itu kepada pemerintah pusat melalui kementerian terkait.

Sedangkan kelangkaan pupuk yang juga menjadi keluhan petani, dia menyatakan, stok pupuk sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dari petani yang tidak imbang.

"Sebenarnya bukan kelangkaan pupuk, tapi kebutuhan pupuk petani lebih banyak dibandingkan stok pupuk yang ada," kata dia.