"Ujian Politik" Bagi Rini Soemarno

Jakarta (ANTARA Lampung) - Menjelang akhir 2015 berembus kabar yang demikian kencang bahwa Presiden RI Joko Widodo akan melakukan kembali "reshuffle" kabinet. Namun, kapan kepastiannya sampai sekarang belum ada kejelasan.

Sebagaimana diberitakan media massa, perombakan kabinet itu diusulkan oleh beberapa politikus. Salah satu anggota kabinet yang diusulkan untuk diganti adalah Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno.

Kabar akan adanya perombakan kabinet makin mengemuka menyusul adanya pernyataan Pansus Pelindo II DPR RI yang merekomendasikan pemberhentian Menteri BUMN dan Direktur Utama PT Pelindo II R.J. Lino. Rekomendasi disampaikan Ketua Pansus Rieke Diah Pitaloka.

Menanggapi pemberitaan terkait dengan adanya usulan perombakan kabinet itu, Menteri BUMN tidak berkomentar banyak serta menyerahkan sepenuhnya urusan tersebut kepada Presiden Jokowi.

Namun, Rini yang hadir di Surabaya untuk penandatanganan Sinergi BUMN pada tanggal 22 Desember 2015 mengakui sedang menghadapi ketidaknyamanan dalam bekerja terkait dengan adanya usulan pemberhentian dirinya sebagai Menteri BUMN.

"Saya mohon doa restu kepada semua tamu yang hadir agar saya tetap bisa memberikan yang terbaik bagi rakyat Indonesia," katanya di depan sejumlah pimpinan BUMN dan para petani tebu serta undangan lainnya pada acara yang berlangsung di Masjid Al-Akbar Surabaya itu.

Terkait dengan Dirut PT Pelindo II R.J. Lino yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi pada tahun 2010, Rini menyerahkan masalah itu kepada penegak hukum.

"Kita ikuti aturan hukumnya. Tidak ada lindung-melindungi. Kita serahkan kepada penegak hukum," kata Rini kepada pers di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2015.

Sebelumnya, pada tanggal 18 Desember 2015 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan R.J. Lino sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Quay Container Crane pada tahun 2010.

Pelaksana Harian Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati mengatakan bahwa penyidik KPK telah menemukan dua alat bukti yang cukup untuk meningkatkan status perkara R.J. Lino ke penyidikan dan menetapkannya sebagai tersangka.

Aroma Politis Terkait dengan adanya usulan "reshuffle" kabinet, pengamat politik dari FISIP Universitas Lampung Arizka Warganegara, belum lama ini, mengemukakan bahwa Presiden Jokowi selayaknya tidak hanya melakukan pertimbangan politis dalam menanggapi usulan tersebut.

Menurut pengamat politik yang sedang menempuh studi untuk meraih gelar doktor (S-3) pada Jurusan Migration and Ethnic Politics di University of Leeds Inggris itu, perombakan kabinet perlu mempertimbangkan indikator target dan evaluasi yang jelas dan terukur serta terkuantifikasi.

Arizka mencium adanya aroma politis dalam usulan perombakan kabinet karena faktanya sejumlah partai politik demikian bergairah untuk mengusulkan penggantian sejumlah menteri.

Akan tetapi, dia juga mengingatkan perlunya para menteri yang masih bermental "serasa" di luar pemerintahan dan seolah bukan bagian dari pemerintahan untuk merapatkan barisan serta meningkatkan kinerja sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Sementara itu, masih terkait dengan adanya usulan perombakan kabinet, akademisi dan praktisi bisnis Prof. Rhenald Kasali dalam wawancara di salah satu stasiun TV swasta, belum lama ini, juga menduga adanya pertimbangan politis dalam usulan pergantian menteri tersebut.

"Seharusnya bukan semata-mata pertimbangan politis yang dikedepankan, melainkan yang lebih penting adalah penilaian atas kinerjanya," kata Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) tersebut.

Khusus dalam kaitan kinerja Menteri BUMN, pengamat ekonomi Dr. Jos Luhukay menyatakan optimistis Menteri BUMN Rini Soemarno akan mampu membawa BUMN ke "masa keemasan" dalam empat tahun ke depan.

"Saya melihat Rini Soemarno selaku Menteri BUMN terus berbenah layaknya seorang CEO dari grup bisnis yang besar. Dia akan mengantarkan BUMN ke masa keemasan dalam empat tahun ke depan," kata Jos Luhukay kepada pers di Jakarta, belum lama berselang.

Menurut pengamat ekonomi yang juga pakar teknologi informasi itu, Rini adalah seorang profesional yang bukan hanya mengetahui urusan dunia bisnis, melainkan juga memahami birokrasi pemerintahan, sekaligus sangat dekat dengan rakyat, khususnya dengan kalangan petani tebu.

Rini sebelumnya pernah menjadi pimpinan di beberapa perusahaan besar, termasuk menjadi Direktur Utama PT Astra Internasional pada tahun 1998--2000 serta berpengalaman menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan Kabinet Gotong Royong pada periode 2001--2004.

Pada waktu menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada era Presiden Megawati Soekarnoputri, Rini dinilai berjasa menghentikan impor gula yang sebelumnya terjadi secara besar-besaran, kemudian dia mendapatkan apresiasi dari kalangan petani tebu di dalam negeri.

Jos Luhukay lebih lanjut mengemukakan bahwa saat ini di Indonesia terdapat 119 perusahaan BUMN yang klasifikasi bisnis dan cakupan usaha atau industrinya beragam, dari yang besar hingga yang kecil.

"Tidak gampang mengatur BUMN sebanyak itu dengan aset yang sebenarnya lebih besar dibanding 'holding company' Temasek di Singapura dan Khazanah Nasional di Malaysia," kata pengamat ekonomi yang pernah menjadi pimpinan di beberapa perusahaan besar, termasuk Dirut PT Bank Lippo Tbk. itu.

Kematangan Politik Terkait dengan "sorotan politis" terhadap Menteri BUMN Rini Soemarno, Direktur Eksekutif Institute for Strategic and Development Studies (ISDS) M. Aminuddin mengapresiasi kedewasaan politik Rini yang tetap tegar menghadapi "serangan" beberapa elite politik yang kurang menyukainya.

"Saya mengapresiasi sikap tegar Rini Soemarno sebagai seorang profesional. Tampaknya kematangan politiknya akan terus diuji," kata Aminuddin kepada pers di Jakarta, belum lama berselang.

Jauh sebelum adanya rekomendasi Pansus Pelindo II, Mendagri Tjahjo Kumolo pada tanggal 28 Juni 2015 mengungkapkan adanya menteri yang menyudutkan Presiden Jokowi.

Mendagri tidak menyebut secara langsung nama menteri yang diindikasikan menghina presiden tersebut, tetapi pihak-pihak partisan secara terang-terangan menyebutkan bahwa pembantu Presiden dimaksud adalah Menteri BUMN Rini Soemarno.

Menurut Direktur Eksekutif ISDS, menghadapi serangan yang bertubi-tubi di media massa, Rini tetap tegar, tidak "cengeng", dan tidak menyerang balik pihak-pihak yang menyudutkannya, bahkan bersikap santai menghadapi isu "reshuffle" yang diarahkan kepadanya.

Menghadapi "politicking" semacam itu, menteri yang berasal dari kalangan profesional tersebut bersikap bijak dengan melakukan klarifikasi kepada Presiden serta tetap menunjukkan sikap politiknya yang santun.

Aminuddin mengemukakan bahwa setelah isu "menghina" Presiden tidak mempan, Rini akan terus menghadapi "ujian" dari pihak-pihak partisan yang kemungkinan memiliki agenda politik tertentu.

Oleh karena itu, Aminuddin mengingatkan Rini supaya memperbaiki komunikasi politiknya dengan berbagai kalangan, terutama kalangan elite politik yang selama ini kurang menyukainya.

Lebih dari itu, menurut dia, Rini harus meningkatkan hubungan baiknya dengan media massa karena pers memegang peranan penting dan strategis dalam membangun reputasi dan meningkatkan citra dirinya sebagai salah seorang "public figure".