Pekanbaru, Riau (ANTARA Lampung) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemerintah akan serius mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan agar segera dihentikan, dan tidak akan menoleransi perusahaan maupun siapa pun yang melanggar hukum.
Penegasan itu disampaikan Presiden Jokowi, dalam rapat terbatas dengan Plt Gubernur Riau, Mensesneg, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kabareskrim, Kepala BP REDD, Sekjen Kehutanan, Dirjen PHKA, Bupati Pelalawan, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nasional, Pimpinan Greenpeace Indonesia, dan Ketua Yayasan Perspektif Baru, Rabu (26/11), di Ruang VIP Bandara Roesmin Nurjadin Pekanbaru, Riau.
Hasil rapat tersebut, menurut Direktur Eksekutif Walhi Nasional Abetnego Tarigan, Presiden dalam kunjungan ke Riau akan melakukan peninjauan dari udara dan mengunjungi Sungai Tohor, untuk melihat secara langsung kawasan-kawasan yang terbakar dan melihat model kelola sagu rakyat pada Kamis (27/11) ini.
Presiden dalam rapat terbatas itu, memberikan arahan atas upaya-upaya yang dilakukan untuk menghentikan kebakaran hutan dan lahan, antara lain Presiden berjanji akan memantau perkembangannya secara reguler, melakukam optimalisasi implementasi kebijakan secara penuh, menghentikan praktik pembiaran oleh pemerintah atas kerusakan hutan di Riau, dilaporkan telah berlangsung selama 17 tahun ini yang menjadi bukti pembiaran tersebut.
Presiden Jokowi juga menyatakan harus tegas kepada korporasi atau perusahaan yang melanggar hukum dan merusak, mengingat negara sudah berlaku baik terhadap korporasi.
Presiden juga menginstruksikan kepada pihak berwenang untuk mengejar para penjahat lingkungan itu, dan para pejabat terkait diminta jangan takut dengan informasi bahwa ada orang kuat yang "membacking" para penjahat itu, karena Presiden dipastikan akan "membackup" 100 persen pejabat pemerintah untuk melawan para penjahat dimaksud.
Menurut Presiden, semua pihak harus menyadari ada hal besar dan masalah serius di balik persoalan asap yang terjadi, sehingga harus ada tindakan tegas terhadap perizinan, penegakan hukum dengan zero tolerance terhadap pelanggar.
Presiden Jokowi menegaskan bahwa dirinya terjun ke lapangan untuk memberikan pesan bahwa Presiden dan jajaran pemerintah sangat serius terhadap masalah asap dan bergaia persoalan di baliknya, sehingga dapat segera diatasi. Karena itu, Presiden juga minta adanya kerja sama yang kuat dengan Mahkamah Agung untuk memperkuat penegakan hukum dalam menangani permasalahan tersebut.
